 |
| Foto// ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Agus Jasmani |
Lombok Utara (Penantb.com) – Persoalan krisis air bersih yang melanda warga Gili Meno hingga kini masih menjadi perhatian serius kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Selama bertahun-tahun, masyarakat di salah satu gili yang menjadi destinasi wisata dunia itu harus berjuang memenuhi kebutuhan air bersih tanpa adanya solusi permanen yang jelas.
Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, menegaskan bahwa penyediaan air bersih bagi masyarakat merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dituntaskan. Menurutnya, siapapun penyedia layanan—baik perusahaan swasta seperti PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) maupun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)—bukanlah persoalan utama. Yang lebih penting adalah masyarakat Gili Meno bisa segera mendapatkan pasokan air bersih secara layak.
“Persoalan (perusahaan, Red) apa yang dipakai, mau itu TCN atau PDAM itu urusan pemerintah daerah. Yang jelas kami minta, kami dorong untuk segera penuhi air di Gili Meno. Kasihan masyarakat di sana sudah bertahun-tahun tidak memiliki air bersih,” tegas Agus,
Agus mengungkapkan bahwa persoalan krisis air di Gili Meno sudah disampaikan langsung kepada Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH. Ia berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti persoalan ini dengan langkah konkret. Sebab, jika hanya mengandalkan metode distribusi air dengan kapal, selain memakan biaya tinggi, cara tersebut juga tidak efisien untuk jangka panjang.
“Mudah-mudahan ada kabar supaya itu segera ditindaklanjuti secepatnya. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tambahnya.
Menurutnya, kebutuhan air bersih bukan hanya soal kenyamanan warga, melainkan juga terkait keberlangsungan sektor pariwisata di Gili Meno. Sebagai salah satu gili yang terkenal di kalangan wisatawan mancanegara, ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih merupakan faktor vital yang menentukan citra pariwisata daerah.
Sebagai langkah darurat, Pemerintah Daerah (Pemda) KLU disebut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk pendistribusian air bersih ke Gili Meno. Dana tersebut diharapkan mampu menutupi kebutuhan sementara masyarakat hingga ada solusi permanen.
“Mudah-mudahan cukup ya sampai perubahan. Kalau kurang, nanti di APBD murni ditambah, tapi kita harapkan agar selesai cepat,” jelas Agus.
Namun, DPRD KLU menilai upaya tersebut hanya bersifat sementara. Solusi jangka panjang berupa pembangunan infrastruktur air bersih yang berkelanjutan harus segera dirumuskan, agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada distribusi yang memakan biaya besar.
Dengan adanya dukungan penuh dari lembaga legislatif, diharapkan pemerintah daerah lebih cepat dalam mengambil keputusan strategis serta mengimplementasikan langkah nyata di lapangan. DPRD berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
“Iya, harus, kami support supaya selesai persoalan ini. Jangan sampai masyarakat Gili Meno kehilangan hak mereka untuk mendapatkan air bersih,” pungkas Agus. (Ten)
0 Komentar