 |
| Foto// Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri |
Tanjung, penantb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Utara pada Senin, 7 Juli 2025 ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT.
Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi para asesor dalam melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP secara terintegrasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan BPKP Provinsi NTB, Tri Gunawan, S.E., Plh. Inspektur Inspektorat KLU Ir. Hermanto, para kepala perangkat daerah, serta pejabat lingkup Pemkab Lombok Utara.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada BPKP Provinsi NTB atas pendampingan berkelanjutan dalam memperkuat pengawasan internal.
Ia menekankan pentingnya peran SPIP dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pondasi terciptanya good governance. SPIP membantu menjamin tercapainya tujuan organisasi, keandalan laporan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap regulasi,” ujar Wabup Kusmalahadi.
Ia juga menyoroti pentingnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagai indikator komitmen dalam mencegah korupsi secara sistemik, serta menegaskan penerapan manajemen risiko harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan strategis organisasi.
Kepada para peserta Bimtek, terutama kepala OPD dan Kasubag program, Wabup mengimbau agar memanfaatkan forum ini sebagai ruang pembelajaran dan refleksi, guna menginternalisasi SPIP, IEPK, dan manajemen risiko dalam setiap lini pemerintahan.
“Komitmen dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan pengendalian intern pemerintah. Pengawasan bukan beban, tetapi mitra strategis untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Mari kita junjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan,” pungkasnya.
0 Komentar