 |
| Foto// Kepala Dinas PPPA KLU Faturrahman |
Lombok Utara, penantb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) tengah gencar menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional Kementerian Sosial RI. (15/07/2025).
Pembangunan Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada Agustus 2025 ini, dirancang dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama, yang akan memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pendidikan, tempat tinggal, hingga makan dan minum akan ditanggung oleh negara.
Kepala Dinsos PPPA KLU, Faturrahman, melalui Kepala Bidang Dayasos Sukardim Husein menyampaikan, Pemda KLU telah menyiapkan lahan seluas 6 hektare di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan sebagai lokasi pembangunan.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan program pusat, dan daerah mendukung penuh dari sisi lahan. Lahannya minimal 5 hektar, dan kami sudah siapkan 6 hektar,” jelas Sukardim.
Proses pengajuan program ini diawali dengan Zoom meeting dengan Kementerian Sosial, pelengkapan dokumen, dilanjutkan dengan desk koordinasi lintas kementerian termasuk Kementerian PUPR.
Setelah tahapan tersebut, tim kementerian melakukan survei langsung ke lokasi dan memberikan beberapa catatan teknis.
“Kami diminta menyelesaikan soal sempadan pantai dan sungai karena lokasi dekat garis pantai. Sudah kami tindak lanjuti, dan Alhamdulillah, Lombok Utara disetujui sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
Sekolah ini akan dibangun langsung oleh pemerintah pusat dengan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Pemda hanya sebagai penerima manfaat.
Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Nantinya, SD akan memiliki 16 rombongan belajar (rombel), sementara SMP dan SMA masing-masing 9 rombel, dengan kapasitas maksimal 25 siswa per rombel.
“Sasarannya jelas, yaitu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Harapannya, tidak ada lagi alasan anak putus sekolah karena persoalan biaya,” tegas Sukardim.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program unggulan Bupati KLU yakni Saber DO (Sapu Bersih Drop Out), yang bertujuan menekan angka putus sekolah di daerah tersebut.
“Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, kita berharap bisa menjawab persoalan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil dan keluarga prasejahtera,” pungkasnya.
0 Komentar