 |
| Foto// Sidang penyampaian jawaban Pemda atas Pandangan Fraksi DPRD terkait Raperda RPMJD 2025-2029 |
Tanjung, Penantb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Sekretaris Daerah Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM., menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025–2029, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang DPRD KLU, Rabu (2/7).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, didampingi Wakil Ketua II, I Made Kariyasa serta dihadiri oleh unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, perwakilan Bank NTB Syariah Cabang Tanjung, dan undangan lainnya.
Dalam paparannya, Sekda Anding Duwi menanggapi berbagai masukan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD terkait isu strategis pembangunan daerah.
Di antaranya, upaya pendirian perguruan tinggi di KLU, penanganan kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, perlindungan tenaga kerja, hingga pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
Menanggapi Fraksi Golkar, Sekda menyampaikan bahwa Pemda KLU telah melakukan pendekatan dan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar NTB, sebagai langkah awal mendirikan perguruan tinggi di daerah.
Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah serta angka harapan lama sekolah masyarakat.
Dalam hal pembangunan infrastruktur, pemerintah mengusung prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur akan memperhatikan ekosistem sekitar dan melibatkan masyarakat terdampak, termasuk penyusunan analisis dampak lingkungan.
Masih dalam tanggapan untuk Fraksi Golkar, pemerintah menegaskan penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis prinsip R3 (Reduce, Reuse, Recycle) dan menuju zero waste menjadi prioritas.
Dua proyek strategis yaitu revitalisasi 19 unit TPS3R dan pembatasan timbunan sampah plastik juga masuk dalam agenda prioritas pembangunan.
Terkait kemiskinan ekstrem yang disorot Fraksi PBB dan PNI, berdasarkan verifikasi data P3KE tahun 2024, jumlah penduduk miskin ekstrem di KLU tercatat sebanyak 923 KK.
Pemerintah menyiapkan berbagai program intervensi seperti penyediaan rumah layak huni, jaminan sosial, pelatihan keterampilan, serta padat karya sektor pertanian dan perikanan.
Dalam aspek perlindungan tenaga kerja, Sekda menguraikan target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang terus ditingkatkan setiap tahun, mulai 75,24% di 2025 hingga 87,32% pada 2030. Hal ini merupakan hasil kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB.
Reformasi birokrasi juga menjadi perhatian serius dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi sebagai indikator utama dalam misi ketiga RPJMD, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.
Isu lain yang disoroti adalah penguatan sektor pertanian melalui hilirisasi, pembangunan BLK, pelatihan berbasis potensi lokal, serta pembangunan infrastruktur strategis secara terukur dan berbasis skala prioritas.
Kesiapsiagaan terhadap bencana juga menjadi misi utama. Pemerintah menyatakan pembangunan berbasis kebencanaan dan berwawasan lingkungan telah tertuang dalam RPJMD dan akan terus diperkuat melalui edukasi masyarakat serta sistem peringatan dini.
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra dan PBB, Sekda menegaskan bahwa RPJMD KLU disusun secara selaras dengan RPJMD Provinsi NTB dan RPJMN.
Program strategis daerah seperti KLU Ceria, KLU Membangun, KLU Setara, KLU Berani, dan KLU Mekar telah dirancang inline dengan program unggulan provinsi dan nasional.
Pendanaan program juga akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah serta terbuka terhadap pembiayaan alternatif, termasuk dari APBN dan APBD provinsi.
Dalam penutupnya, Sekda berharap dokumen RPJMD 2025–2029 dapat disempurnakan melalui masukan dari seluruh fraksi dan didukung dalam tahapan selanjutnya. Ia menegaskan bahwa visi "Bersatu untuk KLU Semakin Maju" akan terus diupayakan secara terukur, realistis, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Masukan dan saran dari pandangan fraksi akan kami jadikan bagian penting untuk menyempurnakan Raperda RPJMD ini. Kami berharap dukungan DPRD agar proses perencanaan pembangunan lima tahun ke depan berjalan sesuai harapan bersama," pungkasnya.
0 Komentar