Pemda KLU dan Kemenkumham NTB Sinkronkan Produk Hukum Daerah

Foto//Bupati Kabupaten Lombok Utara H. Najmul Akhyar bersama Kemenkumham NTB

Tanjung, penantb.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Rapat Koordinasi Harmonisasi Produk Hukum bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati KLU pada Kamis (24/7/2025).

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., yang turut didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda KLU, Atmaja Gumbara, S.P. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, I Gusti Putu Milawati, S.S., S.H., M.H., dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB, Edward James Sinaga, S.Si., M.H., serta sejumlah pejabat lingkup Pemda KLU.

Dalam sambutannya, Bupati Najmul menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan hukum antara pusat dan daerah, terutama dalam konteks pengelolaan kawasan strategis seperti Tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air).

“Saat ini kita menghadapi tantangan multitafsir kebijakan dari pusat. Kawasan Tiga Gili telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, namun juga sebagai kawasan konservasi lingkungan," ujar bupati 

"Dua kebijakan ini memiliki pendekatan berbeda. Kita berharap Kemenkumham dapat membantu menjembatani agar arah kebijakan menjadi lebih jelas dan selaras,” tambah Bupati.

Ia menambahkan bahwa komunikasi intensif dengan kementerian pusat terus dilakukan untuk mencegah tumpang tindih regulasi dan memastikan arah pembangunan daerah tetap terkoordinasi dengan baik.

Sementara itu, Asisten I Setda KLU, Atmaja Gumbara, S.P., menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan keselarasan produk hukum daerah.

“Sinkronisasi ini penting agar semua regulasi daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya" jelas Atmaja 

"Dari target produk hukum yang masuk dalam Propemperda 2024, saat ini baru terealisasi sekitar 85 persen. Artinya, masih ada ruang yang perlu diperbaiki dan disesuaikan bersama,” tutupnya.