HUT KLU Pakai Vendor Luar? Artadi: Di Sini Banyak yang Bisa, Kenapa Jauh-Jauh?"

 

Foto// Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Artadi S.sos

TANJUNG, penantb.com – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara dari Fraksi Gerindra, Artadi, S.Sos., menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) KLU yang dinilai kurang memberdayakan pengusaha lokal dalam pelaksanaan berbagai kegiatan daerah, termasuk perayaan HUT Kabupaten dan 17 Agustus mendatang.

Menurut informasi yang diterimanya, Pemda KLU disebut-sebut lebih memilih menggunakan penyedia jasa dari luar daerah untuk pengadaan perlengkapan seperti tenda, panggung, dan kursi dalam berbagai kegiatan besar tersebut. Hal ini langsung menuai respons dari Artadi.

“Kita minta Pemda KLU dalam rangka acara apapun di KLU untuk menggunakan para pengusaha lokal yang ada di KLU,” tegasnya, Kamis (11/7).

“Karena kita dengar informasi dalam rangka HUT KLU dan 17 Agustus Pemda infonya menggunakan vendor dari luar KLU. Padahal di KLU ini banyak sekali yang menyewakan tenda, panggung, dan lainnya, termasuk di kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga. Kenapa harus sewa ke luar daerah?” kata Artadi dengan perasaan heran.

Ia menekankan bahwa hampir di semua kecamatan di KLU terdapat pengusaha jasa persewaan perlengkapan acara. Karena itu, seharusnya Pemda tidak perlu mencari keluar wilayah.

“Kasihan pengusaha kita di KLU kalau sampai harus sewa semua itu dari luar KLU. Kita minta Pemda untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini,” ujarnya.

Artadi juga menyatakan, dari sisi kualitas, jasa yang dimiliki para pelaku usaha lokal tidak kalah saing. Selama ini, Pemda KLU juga kerap menggunakan jasa lokal dalam berbagai agenda resmi daerah.

“Kalau kita lihat dari kualitas, saya pikir para pengusaha KLU sudah sangat cukup bagus. Setiap kegiatan sebelumnya juga mereka yang biasa dipakai oleh Pemda,” tambahnya.

Ia berharap Pemda lebih bijak dan berpihak pada ekonomi daerah dengan mengutamakan pengusaha lokal dalam pelaksanaan kegiatan seremonial maupun non-seremonial. 

“Ini soal keberpihakan terhadap UMKM lokal,” tutupnya.