 |
| Foto// saat kisruh terjadi antara LPA Kabupaten Lombok Utara bersama LO |
Lombok Utara, penantb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta mengevaluasi vendor acara yang digunakan dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 KLU.
Vendor tersebut diduga melakukan pungutan terhadap anak-anak lokal yang ingin tampil dalam kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) yang digelar bersamaan dengan HUT daerah.
Kritik keras datang dari Anggota Komisi II DPRD KLU, Artadi, yang mengaku miris dengan adanya dugaan pungutan hingga Rp1 juta terhadap anak-anak yang ingin naik ke panggung.
Padahal, menurutnya, vendor itu telah dikontrak resmi oleh Pemda dan tidak seharusnya menarik biaya tambahan kepada peserta, terlebih anak-anak.
“Dari awal saya sudah ingatkan, kenapa tidak pakai vendor lokal saja? Ini anak-anak kita sendiri yang ingin tampil kok malah dimintai uang. Sementara vendor sudah dibayar oleh pemerintah,” tegas Artadi, Kamis (24/7/2025).
Ia menilai kejadian ini mencoreng semangat perayaan Hari Anak Nasional dan menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
Bahkan, konflik sempat terjadi antara pihak LPA dan NGO dengan oknum vendor karena anak-anak tidak diberi akses tampil di panggung utama.
Artadi juga menekankan bahwa sumber daya lokal di Lombok Utara sangat memadai untuk menangani kegiatan serupa, dan menyayangkan pemda justru menunjuk vendor dari luar daerah yang tidak memahami kultur lokal masyarakat Dayan Gunung.
“Ini jadi pelajaran penting bagi pemda agar lebih selektif dan berpihak kepada potensi daerah sendiri. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang,” ujarnya.
Nada kekecewaan serupa disampaikan oleh warga Kecamatan Gangga, Wiramaya Arnadi.
Ia menilai penunjukan vendor dari luar terkesan dipaksakan dan tidak melalui proses yang transparan. Bahkan ia menduga adanya kepentingan tertentu dalam proses pengadaan.
“Jangan sampai ada pejabat bermain dalam penunjukan vendor ini. Kita punya banyak SDM lokal yang mampu dan kompeten, kenapa harus dipaksakan pakai vendor luar?” kritiknya.
Kekecewaan masyarakat kian meluas setelah beredarnya video adu mulut antara LPA dan NGO dengan oknum vendor. Dalam video tersebut, terlihat ketegangan akibat anak-anak yang tidak diizinkan tampil kecuali membayar sejumlah uang.
Menanggapi itu, aktivis LSM Tarpiin Adam melalui akun media sosialnya bahkan mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Lombok Utara, untuk memeriksa anggaran penunjukan vendor dan memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan wewenang.
0 Komentar