 |
| Foto// Bupati Kabupaten Lombok Utara H. Najmul Akhyar saat memaparkan pertanggungjawaban APBD 2024 |
Lombok Utara, Penantb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Dalam Rapat Paripurna DPRD KLU yang digelar di Aula Sidang DPRD, Senin (16/05/2025), Bupati H. Najmul Akhyar menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, didampingi Wakil Ketua I Hakamah, serta dihadiri anggota dewan, para kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam paparannya, Bupati mengungkapkan rasa syukur atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.
“Opini WTP ini bukan sekadar prestasi administratif, tapi cerminan dari kerja keras semua pihak dan komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang baik,” tegas Bupati.
Pendapatan Lampaui Target, Surplus Capai Rp90 Miliar Lebih
Bupati menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2024 melampaui target. Dari target Rp1,15 triliun, terealisasi sebesar Rp1,22 triliun atau 105,33%, meningkat 17,42% dibanding tahun sebelumnya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Dianggarkan Rp301,4 miliar, terealisasi Rp286,1 miliar (94,92%)
Pendapatan Transfer, Dianggarkan Rp856,9 miliar, terealisasi Rp859,6 miliar (100,32%)
Lain-lain pendapatan yang sah, Rp74,2 miliar berasal dari bagi hasil PT. Amman Mineral Internasional, Tbk
Pertumbuhan PAD mencapai 26,13%, didorong oleh realisasi pajak daerah yang melebihi target, yakni 124,02%. Pendapatan transfer pun mengalami peningkatan 6,21% dibandingkan tahun 2023.
Belanja dan transfer daerah terealisasi Rp1,129 triliun atau 96,13% dari anggaran. Terjadi kenaikan 9,94% dibandingkan tahun sebelumnya, utamanya pada belanja operasi (10,56%) dan belanja modal (10,42%).
Surplus anggaran tercatat sebesar Rp90,7 miliar, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp110,2 miliar, naik signifikan 349,56% dari tahun lalu yang hanya Rp24,5 miliar.
Rincian SILPA 2024, Rekening Kas Umum Daerah: Rp107,7 miliar, BLUD RSUD: Rp367 juta, 8 BLUD Puskesmas: Rp1,8 miliar, BLUD Persampahan: Rp63 juta, Dana BOS: Rp19 juta
“Peningkatan terbesar berasal dari pelampauan PAD dan sisa dana transfer,” terang Bupati.
Total aset per 31 Desember 2024 mencapai Rp2,119 triliun, naik Rp60,3 miliar dari tahun sebelumnya. Kenaikan didorong oleh, Aset lancar naik 40,34%, Investasi jangka panjang naik 7,47%, Aset tetap naik 1,89%
Sementara kewajiban Pemda sangat minimal, dengan utang pihak ketiga hanya Rp2 juta dan utang belanja Rp24,8 miliar, mayoritas berasal dari BLUD.
Efektivitas PAD: 94,92% turun dari 106,37% di 2023 kurang efektif, Efisiensi Keuangan 92,56% turun dari 98,85% masih efisien.
Bupati menekankan bahwa tantangan ke depan adalah mempertahankan opini WTP dan terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Kami akan memperkuat sistem informasi keuangan daerah dan mengintegrasikan SIPD dengan sistem keuangan pusat agar transparansi menyeluruh dapat terwujud,” pungkasnya.
0 Komentar