Breaking News

KBMLU Desak DPRD KLU Tindak Ritel Modern Ilegal dan Tingkatkan Fasilitas Publik

Foto// Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani bersama KBMLU

LOMBOK UTARA, penantb.com — Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU) menggelar audiensi resmi dengan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Gedung DPRD KLU. Rabu (04/06/2025).

Dalam pertemuan tersebut, KBMLU menyuarakan berbagai persoalan krusial yang dinilai selama ini kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, antara lain maraknya ritel modern ilegal, ketiadaan gapura perbatasan, serta minimnya penerangan jalan umum (PJU) di kawasan strategis.

Ketua Umum KBMLU, Abed Aljabiri Adnan, menyampaikan bahwa keberadaan ritel modern tanpa izin, khususnya di wilayah Tanjung dan Gangga, telah mengganggu roda perekonomian pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal.

“Kami menemukan indikasi kuat bahwa banyak ritel modern beroperasi tanpa izin resmi. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga menyangkut keadilan ekonomi bagi UMKM lokal,” tegas Abed.

Selain persoalan ritel, KBMLU juga menyoroti belum adanya pembangunan gapura perbatasan yang menandai secara jelas wilayah administratif Kabupaten Lombok Utara.

“Sebagai beranda utara Pulau Lombok dan kawasan strategis pariwisata, Lombok Utara seharusnya memiliki gapura perbatasan yang representatif sebagai simbol identitas daerah,” tambahnya.

Persoalan ketiga yang diangkat KBMLU adalah minimnya PJU di berbagai wilayah, khususnya di daerah pariwisata seperti Pemenang, Kayangan, dan Bayan. 

KBMLU menilai, kurangnya penerangan jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga berpotensi meningkatkan angka kecelakaan dan kriminalitas.

“Kami mendesak DPRD untuk mendorong pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran secara serius guna pemasangan PJU di titik-titik rawan,” kata Abed.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti isu-isu tersebut bersama jajaran eksekutif.

“Kami akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap legalitas ritel modern yang ada. Soal pembangunan gapura, ini sudah masuk dalam pembahasan musrenbang dan akan kami upayakan untuk masuk dalam perubahan anggaran. Terkait PJU, kami juga akan mempercepat realisasinya,” tutup Agus.


0 Komentar







Type and hit Enter to search

Close