Lombok Utara Raih Opini WTP ke-11 dari BPK, Bupati Najmul: Ini Bukti Disiplin dan Transparansi Keuangan

 

Lombok Utara raih Opini WTP ke 11 dari BPK

Lombok Utara, Penantb.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selasa (27/05/2025)

Ini merupakan kali ke-11 secara berturut-turut KLU menerima penghargaan tersebut, menjadikannya sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam pengelolaan keuangan.

Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, yang hadir langsung dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK NTB, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya terhadap kinerja seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, ini merupakan penilaian atas hasil kerja terutama di bidang keuangan pemerintah daerah. Kami bersyukur karena hari ini Lombok Utara kembali menerima opini WTP dari BPK. Ini yang ke-11 kalinya, dan harapan kami bisa terus ditingkatkan,” ujar Najmul.

Menurut Najmul, capaian ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen semua pihak dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, serta sesuai regulasi. 

Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam penggunaan dana publik, serta perbaikan berkelanjutan untuk menghindari kesalahan serupa di masa mendatang.

“Kita harus wujudkan pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kesalahan, tentu harus segera diperbaiki. Namun ke depan, kita berharap tidak ada lagi kesalahan. Saya optimis kita bisa meraih WTP ke-12 sepanjang kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan mematuhi aturan yang ada,” tegasnya.

Plt. Kepala Inspektorat Lombok Utara, Ir. Hermanto, turut mengingatkan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan cerminan kualitas tata kelola keuangan daerah. 

Ia menyebutkan bahwa tindak lanjut terhadap temuan BPK menjadi perhatian utama ke depan.

“Alhamdulillah, Lombok Utara kembali mendapatkan WTP yang ke-11. Tapi perlu diingat, WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan cerminan atas pengelolaan keuangan yang baik. Kami akan segera mengumpulkan seluruh OPD pekan depan untuk menindaklanjuti temuan BPK, agar ke depan semakin sempurna,” jelas Hermanto.

Meski demikian, Pemkab Lombok Utara masih menghadapi tantangan dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. 

Hingga semester II 2024, tingkat penyelesaian baru mencapai 73,08 persen, menempatkan KLU di posisi ke-10 dari 10 kabupaten/kota di NTB.

Menanggapi hal itu, Bupati Najmul mendorong seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kinerja serta kepatuhan terhadap sistem dan regulasi.

“Saya berharap kepada seluruh kepala OPD untuk terus bekerja dengan sungguh-sungguh dan memedomani aturan, karena itu kunci mempertahankan opini WTP ini,” tutupnya.