 |
| Foto// Lalu Muhammad Zaki anggota komisi III DPRD Lombok Utara |
Lombok Utara, Penantb.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara dari Komisi III, Lalu Muhammad Zaki, menyampaikan kritik tajam terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, khususnya terkait minimnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bayan.
Dalam pernyataannya yang tegas, Zaki bahkan menyatakan niat untuk menggugat pemerintah daerah sebagai bentuk protes atas ketimpangan alokasi pembangunan jalan di wilayahnya.
"Saya sebagai perwakilan dari Kecamatan Bayan ingin menggugat pemerintah daerah karena kondisi infrastruktur di kecamatan kami sangat minim mendapatkan perhatian," ujar Zaki saat turun langsung bersama anggota komisi III DPRD Lombok Utara, melihat kondisi jalan yang ada di dusun Batu Keruk - Langkang Kok pada Selasa, (06/05/2025).
Ia menyoroti bahwa alasan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bahwa jalur di Bayan terlalu banyak justru memperkuat alasan bahwa wilayah tersebut seharusnya mendapatkan perhatian lebih besar.
Namun realitanya, kata dia, dalam satu tahun hanya sekitar satu kilometer jalan yang dibangun atau diperbaiki di kecamatan tersebut.
"Kalau memang jalurnya terlalu banyak, seharusnya kami di Bayan diberikan porsi pembangunan lebih banyak dari kecamatan lain. Tapi kenyataannya, hanya satu kilometer saja yang diberikan dalam setahun," jelasnya.
Zaki menuntut keadilan dan pemerataan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Ia menyatakan bahwa jika jalur di Bayan memang padat dan banyak, maka seharusnya alokasi pembangunan jalan berkisar antara lima hingga enam kilometer per tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Zaki juga menyoroti ketimpangan dalam hasil pembangunan jalan yang ada di Batu Keruk - Langkang Kok. Ia mengatakan bahwa jalur bagian atas di wilayah tersebut sudah dilakukan pengaspalan (hotmix), sementara jalan dari titik nol hingga dua kilometer justru mengalami kerusakan parah dan belum tersentuh sama sekali oleh proyek pembangunan pemerintah.
"Yang di atas sudah hotmix, kenapa yang di bawah tidak disentuh sama sekali?" ujarnya dengan nada kesal dan penuh tanda tanya.
Menurut Zaki, satu-satunya perbaikan yang dilakukan di jalur tersebut adalah melalui program desa pada tahun 2024, yaitu Program Infrastruktur Perdesaan (PIP). Ia menyayangkan bahwa hingga kini belum ada dukungan pembangunan dari pemerintah kabupaten melalui Dinas PUPR.
"Itu yang kita pertanyakan dari perencanaan Dinas PUPR Lombok Utara. Kenapa jalur atas dibuat bagus, sementara yang di bawah dibiarkan rusak seperti ini?" Tutupnya. (Red).
0 Komentar