 |
| Foto// Kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara |
Lombok Utara, penantb.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara, Kahar Rizal, angkat bicara mengenai keterlambatan pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Ia memastikan bahwa proyek tersebut kini telah memasuki tahap akhir atau finishing, dan bangunan sudah dapat digunakan setelah melalui proses Provisional Hand Over (PHO).
Meski mengalami keterlambatan dari jadwal semula, Kahar menegaskan tidak ada kendala teknis signifikan yang menghambat proses pembangunan.
Pihaknya pun telah mengambil langkah tegas terhadap rekanan yang dinilai tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu.
“Kami akan kenakan denda kepada rekanan. Saat ini 20 persen dari nilai kontrak belum dibayarkan, dan itu akan menjadi jaminan apabila pekerjaan tidak selesai sesuai komitmen,” jelasnya pada Rabu (19/2/2025).
Diketahui, pembangunan tahap pertama Kantor DPRD ini menghabiskan anggaran sekitar Rp10 miliar.
Dalam perencanaannya, pembangunan akan berlanjut ke tahap kedua yang mencakup penyelesaian ruang sidang dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.
Kahar Rizal berharap penyelesaian pembangunan dapat segera rampung agar gedung DPRD bisa difungsikan secara maksimal.
Keberadaan gedung baru ini diharapkan mampu mendukung kinerja dan pelayanan legislatif kepada masyarakat Lombok Utara secara lebih optimal.
0 Komentar