LOMBOK UTARA, penantb.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Utara, Rusdianto, menyambut baik usulan dari Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, terkait pemanfaatan dana desa untuk program lingkungan, termasuk penanganan sampah.
Hal itu disampaikan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Drs. Samsul Widodo dalam acara ASTA Aksi Peduli Sampah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI.
Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI Rosa Vivien Ratnawati, S.H., MSD., Direktur Jendral Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemen desa PDT RI Drs. Samsul Widodo, M.A.,Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH., Para anggota Forkopimda KLU serta undangan lainnya bertempat di Terminal Teluk Nara, Desa Malaka, kecamatan Pemenang. (15/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Drs. Samsul Widodo mengungkapkan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2025, total dana desa telah mencapai Rp600 triliun, dengan alokasi Rp71 triliun per tahun untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia.
“Dana desa wajib digunakan untuk Ketahanan pangan sebanyak minimal 20 Persen dan maksimal untuk BLT 15 Persen sedangkan untuk Operasional desa sebanyak 3 persen, sisanya bisa untuk desa wisata dan desa bebas sampah,” ucapnya
Dengan adanya kebijakan ini, desa-desa diharapkan bisa lebih aktif dalam mengembangkan program pengelolaan sampah, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
“Diharapkan koordinasi antara desa dan Pemda juga dapat terhubung sehingga harapan kita bersama semua desa menjadi desa wisata yang bebas sampah,”harapnya.
Kepala DLH Lombok Utara, Rusdianto, mengapresiasi terpilihnya daerahnya sebagai salah satu dari delapan lokasi nasional yang dikunjungi oleh pejabat kementerian dalam peringatan HPSN 2025.
"Tentu kita berterima kasih karena Lombok Utara dipilih sebagai lokasi kegiatan ini. Kehadiran pejabat kementerian menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan upaya penanganan sampah secara optimal," ujarnya.
Rusdianto juga menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta dunia usaha sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih.
"Kami berharap, ini juga menjadi inspirasi bagi dunia usaha agar ikut terlibat dalam mendukung program lingkungan, misalnya melalui CSR di bidang pengelolaan sampah," tambahnya.
Dengan adanya arahan dari kementerian, DLH Lombok Utara berencana untuk memperkuat kerja sama dengan desa-desa dalam penanganan sampah.
Rusdianto menilai bahwa selama ini, kelompok-kelompok swadaya masyarakat belum optimal dalam mengelola sampah karena minimnya anggaran operasional.
Oleh karena itu, dia berharap dengan adanya kebijakan baru ini, desa dapat mengalokasikan dana desa untuk kebutuhan operasional pengelolaan sampah, baik melalui program desa, kelompok swadaya masyarakat, maupun lembaga desa lainnya.
"Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti DP2KBMD, untuk memastikan anggaran yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal," tutup Rusdianto. (Ten).
0 Komentar