 |
| Bupati Lombok Utara Buka Musrenbang RKPD 2026, Fokus pada Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing Daerah -PENANTB |
Lombok Utara, PenaNtb.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Acara yang digelar di Lotara Point pada Senin (26/2) ini mengusung tema “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Daya Saing Daerah” dan dibuka langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., M.H.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua TP PKK Hj. Rohani Najmul Akhyar, Ketua GOW KLU RR Pungky Handini Kusmalahadi, anggota Forkopimda KLU, para narasumber, kepala OPD lingkup Pemda KLU, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Kepala Bappeda KLU, Gatot Sugiharto, ST, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD 2026 kali ini memiliki pendekatan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Inovasi yang dihadirkan adalah penambahan desk khusus, yakni Desk Perempuan, Disabilitas, dan Milenial (Gen Z), guna memastikan keterlibatan semua kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
"Musrenbang kali ini adalah bagian dari 99 hari pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030," ujarnya.
Gatot juga menyoroti peran strategis kawasan wisata Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) yang masuk dalam destinasi wisata prioritas nasional sekaligus zona konservasi menurut Kementerian Lingkungan Hidup.
Dengan 70 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) KLU berasal dari sektor pariwisata, Pemda diharapkan dapat mengelola potensi tersebut secara optimal.
Selain itu, ia juga menyoroti tantangan keuangan daerah, terutama terkait penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahun 2024, sebanyak 940 PPPK membutuhkan anggaran Rp 54 miliar, sedangkan transfer dari pemerintah pusat untuk tahun 2025 hanya Rp21,8 miliar.
“Sehingga pada 2026, kita masih membutuhkan sekitar Rp 54 miliar di luar TPP,” jelasnya.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir, PAD KLU terus meningkat, terutama dari sektor pariwisata.
Ia menegaskan bahwa Pemda KLU harus lebih intens dalam mengelola destinasi wisata tiga Gili agar kebijakan pemerintah memberikan dampak yang lebih besar.
“Dengan tema yang diusung pada Musrenbang ini, semoga seluruh OPD tergerak untuk secara tematik mengelola bersama potensi pariwisata yang ada,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti tantangan kemiskinan di KLU yang masih menjadi perhatian serius. KLU merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di NTB.
Oleh karena itu, Pemprov NTB siap bersinergi dengan Pemda KLU dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan guna mewujudkan NTB Emas.
Dalam sesi penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, menekankan bahwa Musrenbang harus menjadi ruang deliberatif yang terbuka bagi semua elemen masyarakat.
“Keterlibatan berbagai unsur dalam berpartisipasi merupakan inti dari Musrenbang,” ujarnya.
DPRD KLU menyoroti beberapa isu utama yang perlu menjadi fokus pembangunan 2026, antara lain pemulihan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, serta perhatian terhadap kelompok disabilitas dengan menyediakan fasilitas publik yang inklusif.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi kecamatan dan desa serta pelibatan pemuda dan perempuan dalam program pembangunan daerah.
Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang ini merupakan langkah awal strategis bagi pemerintahan baru dalam menyusun kebijakan pembangunan.
"Melihat angka kemiskinan di KLU yang masih tinggi, saya mengajak seluruh OPD untuk menjadikan hal ini sebagai motivasi dalam memajukan daerah," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan sektor pendidikan, termasuk mendorong pembangunan perguruan tinggi di KLU untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Saya berharap anak-anak kita bisa mengenyam pendidikan berkualitas di KLU tanpa harus ke luar daerah," tambahnya.
Di sektor ekonomi, Bupati menekankan bahwa daya beli masyarakat harus ditingkatkan dengan mengintegrasikan sektor pariwisata dan pertanian. Produk pertanian lokal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hotel dan restoran yang ada di kawasan wisata.
"Sektor pariwisata harus menjadi paradigma berpikir dalam pelayanan masyarakat, yaitu ramah, bersih, dan indah," tutupnya. (Ten).
0 Komentar