![]() |
Rapat Paripurna DPRD KLU bahas LKPJ 2024 |
LOMBOK UTARA, PenaNTB.com – Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025 digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada Senin, 13 Januari 2025.
Dalam rapat tersebut, Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 di hadapan anggota DPRD.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, menjadi momen penting bagi pemerintah daerah untuk mempresentasikan berbagai capaian yang telah diraih selama tahun 2024.
Salah satu capaian yang paling membanggakan adalah keberhasilan Lombok Utara keluar dari status sebagai daerah tertinggal.
Dalam pidatonya, Bupati Djohan Sjamsu menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat KLU.
“Ini bukan hanya capaian pemerintah, tetapi keberhasilan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang telah mendukung program-program pembangunan,” ujar Djohan.
Keberhasilan ini didukung oleh data positif yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan laporan, angka kemiskinan di Lombok Utara berhasil turun dari 25,80 persen pada tahun 2023 menjadi 23,96 persen di tahun 2024, menunjukkan penurunan signifikan sebesar 1,84 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 68,02 menjadi 68,64, yang mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.
Di bidang keuangan, Pemerintah Daerah KLU menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 1,218 triliun atau 105,16 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,158 triliun.
“Pendapatan ini menunjukkan adanya sinergi positif antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Djohan.
Di sisi lain, belanja daerah tercatat sebesar Rp 1,08 triliun atau 92,58 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan. Dari total anggaran tersebut, Pemda mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 764,18 miliar untuk pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur strategis.
Bupati Djohan juga menyoroti sejumlah program prioritas yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, termasuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan ekonomi berbasis teknologi.
Alokasi belanja modal yang besar menunjukkan komitmen Pemda KLU dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Investasi besar dalam infrastruktur strategis adalah pondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Lombok Utara,” tambah Djohan.
Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian positif yang telah diraih oleh pemerintah daerah selama tahun 2024.
“Kami melihat ada banyak kemajuan yang telah dicapai pemerintah daerah, namun tentunya masih ada ruang untuk perbaikan," Ungkap Agus Jasmani Ketua DPRD KLU.
"Evaluasi yang kami lakukan terhadap LKPJ ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,”tambahnya.
Menurut Agus, evaluasi yang dilakukan DPRD terhadap LKPJ juga bertujuan untuk memastikan bahwa capaian tahun 2024 dapat menjadi pijakan dalam merancang program-program di masa depan.
Meski berbagai capaian telah diraih, baik Bupati Djohan maupun Ketua DPRD Agus Jasmani sepakat bahwa tantangan masih ada. Mereka menekankan pentingnya upaya bersama untuk memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Lombok Utara.
“Keberhasilan ini adalah langkah awal. Kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat KLU,” tutup Agus Jasmani.
0 Komentar