Breaking News

Pansus LKPJ 2024 Sampaikan Laporan, DPRD Lombok Utara Beri Sembilan Catatan Penting -PENANTB

Foto// Juru bicara Pansus LKPJ 2024, Zakaria Abdillah anggota DPRD Lombok Utara dari fraksi PKS, saat menyampaikan laporannya.

 

Lombok Utara, PenaNtb.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Utara Tahun Anggaran 2024 menyampaikan laporan hasil pembahasannya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada Jumat (31/1/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa, didampingi Wakil Ketua I, Hakamah, serta dihadiri oleh Bupati Lombok Utara, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, dan jajaran kepala dinas.

Dalam pembahasannya, I Made Kariyasa menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, DPRD wajib membahas LKPJ paling lama 30 hari setelah diterima. 

Pembahasan ini mencakup capaian kinerja program dan kegiatan, pelaksanaan peraturan daerah, serta peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Juru Bicara Pansus LKPJ 2024, Zakaria Abdillah, menyampaikan bahwa pendapatan daerah pada tahun 2024 mencapai Rp1,219 triliun lebih dari target Rp1,158 triliun, terjadi kelebihan realisasi sebesar Rp61,5 miliar. 

"Kelebihan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp18,3 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp43,1 miliar lebih," Ujarnya.

Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,124 triliun lebih dari anggaran Rp1,174 triliun lebih. Rincian belanja tersebut adalah:

- Belanja Operasi: Dianggarkan Rp826 miliar lebih, terealisasi Rp785 miliar lebih.

- Belanja Modal: Dianggarkan Rp219 miliar lebih, terealisasi Rp209 miliar lebih.

 -Belanja Tidak Terduga: Dianggarkan Rp1,127 miliar lebih, terealisasi Rp 1 miliar lebih.

 -Belanja Transfer: Dianggarkan Rp127 miliar lebih, terealisasi Rp127 miliar lebih.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan mencapai Rp 24 miliar lebih dari target Rp21,4 miliar lebih, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5 miliar. 

"Sehingga, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp115 miliar lebih yang berasal dari PAD, efisiensi anggaran, serta proyek yang tidak terealisasi tepat waktu, seperti pembangunan gedung DPRD dan bangunan dinas sosial," terangnya.

Setelah melakukan pembahasan internal, Pansus memberikan sembilan catatan penting terhadap LKPJ 2024, di antaranya:

1-Pembahasan LKPJ Dilakukan Terlalu Awal

Pansus menilai pembahasan dilakukan lebih awal sehingga penilaian belum bisa dilakukan secara menyeluruh.

2 -Pendapatan Daerah Melampaui Target, Namun Retribusi Menurun

Meski pendapatan daerah mengalami kelebihan Rp61,5 miliar, retribusi daerah mengalami penurunan. Pansus meminta adanya peningkatan sistem dan optimalisasi sumber retribusi dari Dishub, DLH, PTSP, PUPR, dan Diskoperindag.

3 -Silpa yang Besar, Perlu Perbaikan Perencanaan dan Penganggaran

Dengan adanya Silpa Rp115 miliar lebih, Pansus menekankan pentingnya perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

4 -Peningkatan SDM dan Investasi Pariwisata

Pansus menyoroti perlunya peningkatan sumber daya manusia di sektor pariwisata serta investasi untuk mengembangkan destinasi wisata baru.

5 -Sektor Pertanian Perlu Perhatian Lebih

Ketersediaan pupuk dan cakupan air irigasi masih menjadi kendala yang perlu segera diselesaikan.

6 -Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Rendah

Pansus menilai rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, terutama dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sehingga perlu adanya reformasi birokrasi.

7 -Target di Bidang Pendidikan Belum Tercapai

Target rata-rata lama sekolah dan indeks pembangunan gender belum terpenuhi, sehingga Pansus meminta dinas terkait untuk meningkatkan kinerjanya.

8 -Evaluasi Menyeluruh terhadap Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan, terutama di RSUD dan fasilitas kesehatan lainnya, perlu dievaluasi baik dari sisi SDM, sistem kerja, maupun alokasi anggaran. Pansus juga mencatat banyak sarana dan prasarana kesehatan yang tidak berfungsi.

9 -Permasalahan Infrastruktur yang Mendesak

Empat poin utama yang perlu diperhatikan dalam bidang infrastruktur, yaitu:

-Penyediaan rumah layak huni bagi korban gempa 2018.

-Penyelesaian permasalahan air bersih di tiga Gili akibat kekisruhan antara PDAM dan PT TCN.

-Pemerataan pembangunan jalan kabupaten.

-Mekanisme pengadaan bangunan melalui tender yang dinilai kurang ideal, menyebabkan proyek seperti gedung DPRD, kantor dinas sosial, terminal, dan landscape di Teluk Nara belum selesai.

"Dengan berbagai catatan tersebut, Pansus berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pembangunan di Lombok Utara," tutupnya.




0 Komentar






Type and hit Enter to search

Close