 |
| Foto// Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Faturahman |
Lombok Utara, penantb.com – Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara (KLU), Fathurrahman, mengungkapkan bahwa data kemiskinan di wilayahnya masih menyisakan persoalan serius. (15/01/2025).
Dari hasil validasi sementara, sekitar 12 persen data kemiskinan tercatat sebagai anomali karena mencakup warga yang secara ekonomi sebenarnya tergolong mampu.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Fathurrahman menyebutkan bahwa angka kemiskinan di KLU masih cukup tinggi dengan total mencapai 33 ribu kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 1.052 KK masuk dalam kategori miskin ekstrem.
“Sebanyak 12 persen ditemukan sebagai data anomali. Beberapa kategori yang masuk ke dalam data tersebut mencakup pegawai maupun warga yang tergolong mampu,” ujar Fathurrahman
Menurutnya, keberadaan data anomali ini berdampak langsung pada ketepatan sasaran bantuan sosial.
Warga yang sebenarnya mampu masih terdata sebagai penerima bantuan, sehingga berpotensi mengurangi jatah bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Untuk itu, Dinas Sosial akan terus melakukan verifikasi dan validasi data guna memastikan keakuratan informasi yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan maupun pengambilan kebijakan sosial ekonomi.
“Data yang kita miliki terus diperbaiki supaya lebih valid dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di Lombok Utara,” tegasnya.
Sebagai bentuk intervensi terhadap persoalan kemiskinan, Pemda Lombok Utara melalui Dinas Sosial juga telah menjalankan program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Melalui program ini, bantuan sembako disalurkan kepada keluarga miskin ekstrem dengan anggaran bersumber dari APBD.
Hingga akhir 2024 lalu, paket sembako P3KE telah disalurkan kepada 1.052 KK di lima kecamatan. Adapun isi paket sembako meliputi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, kopi bubuk 1 bungkus, kue kering 1 bungkus, dan 30 butir telur ayam.
Langkah-langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya Pemda dalam menekan angka kemiskinan dan mewujudkan pemerataan bantuan bagi masyarakat miskin secara adil dan tepat sasaran.
0 Komentar