 |
| Foto// Warga Gili Meno bersama Walhi saat hearing ke kantor DPRD Lombok Utara. |
LOMBOK UTARA, PenaNTB.com -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk segera memutus Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bersama PT TCN.
Hal ini disampaikan Agus, Ia menegaskan sikap DPRD terhadap masalah ketersediaan air di Gili Meno yang sudah menjadi darurat.
“Ini adalah sikap resmi DPRD, dan kami sepakat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar KPBU ini segera diputuskan,” tegas Agus saat ditemui media sesuai hearing Kamis (14/11/2024).
DPRD menyadari kondisi mendesak yang dihadapi warga Gili Meno, sehingga telah merencanakan beberapa langkah untuk menjamin pasokan air bersih bagi masyarakat.
Salah satu solusi jangka pendek yang segera dilaksanakan adalah penambahan titik distribusi air di Gili Meno. Saat ini, terdapat lima titik distribusi yang akan diperluas, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
“Mulai besok (15 Nov -red) , mudah-mudahan ada penambahan titik distribusi sehingga masyarakat di Gili Meno dapat merasakan suplai air yang lebih maksimal,” tambah Agus.
Selain solusi jangka pendek, DPRD juga menyatakan kesiapannya untuk menyediakan anggaran pemasangan pipa bawah laut dari Gili Air ke Gili Meno.
Solusi ini dinilai sebagai langkah jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan pasokan air bersih ke Gili Meno.
Agus menegaskan bahwa DPRD akan memperjuangkan anggaran ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendatang.
“Kami siap menganggarkan pemasangan perpipaan bawah laut sebagai solusi jangka panjang,” jelasnya.
Namun, Agus memperingatkan bahwa jika Bupati Lombok Utara tidak merespons rekomendasi untuk memutuskan kerja sama dengan PT TCN, maka DPRD akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut.
DPRD berencana untuk mengadakan rapat dengan seluruh pimpinan komisi dan fraksi, termasuk kemungkinan membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, memaparkan bahwa warga Gili Meno telah mengalami krisis air bersih selama delapan bulan terakhir, yang ia sebut sebagai kondisi darurat, bukan sekadar krisis. Masrun meminta solusi konkret dari DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda).
“Kami berada dalam kondisi darurat air, bukan sekadar krisis. Kami berharap ada solusi nyata, bukan solusi sementara yang tidak maksimal,” tegas Masrun.
Masrun juga mengungkapkan kejanggalan dalam KPBU dengan PT TCN, menuntut pemerintah untuk meninjau kembali kerja sama ini. Ia mempertanyakan kelanjutan operasional PT TCN di Gili Meno meskipun terdapat bukti pelanggaran aturan.
“Kami atas nama rakyat meminta agar setiap kejanggalan ditindaklanjuti. Jika memang ditemukan pelanggaran, mohon agar kerja sama dengan PT TCN dicabut,” tutupnya. (Ten)
0 Komentar