Sekda Lombok Utara Buka Rakor Tim Reformasi Birokrasi Internal untuk Triwulan III -PENANTB

Sekda Lombok Utara buka rakor tim reformasi birokrasi internal untuk triwulan III 

LOMBOK UTARA, PenaNTB.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengelola Reformasi Birokrasi (RB) Internal sekaligus pembahasan Input Rencana Aksi RB Triwulan III pada Kamis (10/10/2024) bertempat di Aula Kantor Bupati. 

Hadir dalam acara tersebut Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda KLU, H. Husnul Ahadi SKM, Kabag Organisasi Setda KLU, Haeril Anas S.Pd, para Kepala OPD, serta undangan lainnya.

Dalam arahannya, Sekda Anding Duwi Cahyadi menegaskan pentingnya evaluasi untuk memastikan pelaksanaan RB berjalan efektif guna mengatasi permasalahan tata kelola di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara. 

Ia juga mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB Tahun 2024 dan mekanisme penginputan rencana aksi pada Portal RB Nasional.

“Reformasi Birokrasi di Lombok Utara mencakup aspek-aspek krusial seperti penanganan kemiskinan, digitalisasi, produk dalam negeri, inflasi, dan peningkatan akhlak. Sejak 2008 hingga Oktober 2024, indikator kemiskinan menunjukkan penurunan signifikan dari angka di atas 40 persen menjadi 23 persen,” ungkapnya.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda KLU, H. Husnul Ahadi, turut menekankan pentingnya hasil evaluasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap akhir yang kemudian direkap sebagai gambaran dari capaian RB Daerah Kabupaten Lombok Utara. 

"Ada lima prinsip pelaksanaan evaluasi RB, yaitu dinamis, holistik, orientasi, kolaboratif, dan sinergis, yang meski memiliki pemahaman berbeda, namun saling terkait," ungkapnya 

Pada kesempatan yang sama, Kabag Organisasi Setda KLU, Haeril Anas, menyampaikan bahwa acara ini melibatkan 23 kepala OPD se-KLU, yang diharapkan dapat mengisi survei administratif untuk input data, sehingga Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Lombok Utara tetap berjalan dengan jumlah yang sesuai.

“Harapan kami adalah agar setiap PNS menyelesaikan pengisian administratif untuk survei indeks RB, baik general maupun tematik,” pungkasnya. (Red)