Foto//bupati KLU H. Djohan Sjamsu saat membuka kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Lombok Utara |
LOMBOK UTARA, PenaNTB.com – Di tengah penyerahan Surat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Lombok Utara pada Kamis (17/10/2024), situasi politik semakin memanas. Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, menyindir program unggulan Pasangan Calon (Paslon) Nomor 3, Muchsin-Junaidi (MJA), yang menjanjikan dana alokasi 100 hingga 300 juta rupiah per dusun, dengan menyebutnya sebagai "mimpi."
"100 sampai 300 juta per dusun, itu mimpi. Baru-baru bangun dari mimpi mungkin itu. Kita harus paham, dari mana sumber keuangan negara dan daerah, dan kemana arah dana itu dialokasikan, semuanya harus jelas," ujar Djohan Sjamsu dalam forum tersebut, Kamis (17/10/2024)
Bupati juga menyentil slogan kampanye Paslon Nomor 1, Najmul-Kus, menyoroti rivalitasnya dengan Najmul Akhyar, yang berlanjut hingga kini. Dalam Pilkada kali ini, Kusmalahadi Syamsuri, putra Djohan, maju sebagai calon wakil bupati.
Dalam sambutannya, Djohan berharap pemimpin baru dapat meneruskan program pembangunan yang telah dirintisnya. Namun, pernyataan politiknya yang terkesan tidak netral menimbulkan kritik dari berbagai pihak.
"Mudah-mudahan daerah kita setahap demi setahap akan mengalami perkembangan yang signifikan, kita sanggup ngih, siap," serunya diikuti teriakan para peserta.
Respon keras datang dari Tim Paslon MJA. Ketua Divisi Hukum MJA, Marianto, menegaskan bahwa komentar Djohan tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang seharusnya menjaga kondusifitas. Ia mengatakan Bupati tidak etis berkomentar nyinyir di ruang publik, terutama terkait program dari salah satu pasangan calon.
"Seharusnya bupati itu menetralisir keadaan bukan malah membuat gaduh dan membuat situasi ruang publik menjadi tidak kondusif. Bupati harus menjaga kondusifitas, bukan malah nyinyir terhadap program salah satu paslon," tegasnya
Marianto juga menyoroti ketidakfokusan Djohan pada masalah mendesak di Lombok Utara. Ia menyebutkan janji-janji kampanye Djohan sebelumnya yang belum terealisasi, termasuk 2 ribuan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang belum selesai dan program Jalan Lingkar Utara yang tidak jelas kelanjutannya.
"Kegiatan ini lebih kepada penciptaan kegaduhan. Ini sangat memalukan," tutup Marianto. (Red)
0 Komentar