 |
| Menempati urutan ketiga terbanyak di NTB KLU pertama Deklarasi Gerakan Bersama Menuju NTB Nol Pernikahan anak. |
LOMBOK UTARA penantb.com - Menempati urutan ketiga terbanyak di NTB, Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah pertama di provinsi NTB yang mendeklarasikan Gerakan Bersama Menuju NTB Nol Pernikahan Anak.
Kepala Bappeda Provinsi NTB Iswandi pada kesempatan itu menyampaikan bahwa, pembangunan manusia menjadi perhatian dunia, gerakan menuju NTB Nol Perkawinan Anak merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia.
Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah pertama di provinsi NTB mendeklarasikan Gerakan Bersama Menuju NTB Nol Pernikahan Anak. Mengingat Kabupaten Lombok Utara menempati urutan ketiga terbanyak pernikahan anak di NTB.
"Kabupaten Lombok Utara menjadi pembuka gerakan ini, mengingat KLU menempati urutan ke-3 pernikahan anak terbanyak di NTB," ujar Iswandi Kepala Bappeda Provinsi NTB saat membuka kegiatan tersebut, bertempat di SDI Al-Furqon Desa Sigar Penjalin, kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Kamis (13/06/2024).
Iswandi berharap, melalui kegiatan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk bisa menekan angka pernikahan anak usia dini di Lombok Utara.
"Kita harapkan kegiatan ini mampu memberikan semangat bagi pemerintah daerah dalam menekan angka pernikahan anak di KLU," tambahnya.
Ditempat yang sama Bupati Kabupaten Lombok Utara H.Djohan Sjamsu dalam sambutannya menyampaikan bahwa Lombok Utara sebagai daerah termuda di provinsi NTB masih memiliki banyak hal yang perlu dituntaskan untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. Lombok Utara merupakan salah satu daerah dengan kasus perkawinan anak yang cukup tinggi.
Oleh karena itu Lanjut Djohan, Pemda Lombok Utara menggandeng berbagai mitra seperti Lakpesdam PWNU NTB, LPA NTB-Unices, Islamic Relief, Santai NTB, LPSDM, dan lainnya untuk menjalankan program-program yang fokus pada perlindungan anak serta mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.
“Kegiatan ini sebagai wujud perhatian pemerintah daerah bersama komponen masyarakat dalam upaya menurunkan angka perkawinan usia anak di Lombok Utara, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dengan menghasilkan output yang baik," ungkapnya.
Kata Djohan, penanganan dan pencegahan perkawinan anak memerlukan integrasi serta kolaborasi lintas sektor. Pemda KLU bersama seluruh stakeholders dan NGO akan melakukan penandatanganan MoU serta komitmen bersama dan pelaksanaan uji coba integrasi layanan perlindungan anak "Gawe Gubuk" di Desa Sigar Penjalin.
"Pesan saya agar seluruh elemen masyarakat mendukung pencegahan perkawinan anak karena menimbulkan berbagai permasalahan, baik dampak fisik dan psikis, maupun memperburuk angka kemiskinan, stunting, kekerasan terhadap anak, putus sekolah, hingga isu kesejahteraan sosial lainnya," ujarnya.
Hamdi, Assisten I Setda Provinsi NTB menyampaikan bahwa kegiatan "Gawe Gubuk" Menuju NTB Nol Perkawinan Anak di KLU dapat memperkuat komitmen bersama untuk menekan dan menurunkan angka perkawinan anak hingga nol persen.
Lanjut Hamdi, pada tahun 2023, pernikahan anak di Provinsi NTB mencapai angka 17,32 persen, diharapkan dengan gerakan ini dan peran banyak stakeholder, angka tersebut dapat ditekan menjadi nol.
“Penanganan stunting di NTB juga dilakukan dengan gerakan dan terbukti sejak 2022 hingga 2023 penurunannya sangat progresif dari angka 32,7 turun menjadi 24,6 persen," terang Hamdi.
Dikatakannya, kegiatan "Gawe Gubuk" sebagai media yang sangat baik bagi semua stakeholders untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan pada anak, selain memiliki banyak risiko bagi ibu, juga sangat berisiko bagi anak yang akan dilahirkan.
Lebih lanjut dikatakannya, stunting menjadi salah satu kelainan hasil dari pernikahan anak yang nantinya dapat menjadi masalah di masa depan, anak-anak stunting tidak dapat produktif.
"Kita harus berusaha menciptakan generasi yang sehat dan cerdas sehingga tercapai daerah yang maju, untuk itu mencegah perkawinan anak merupakan salah satu usaha kita bersama untuk menciptakan generasi emas bagi kemajuan daerah di masa depan," tutupnya.
Pada kesempatan ini juga dilakukan pembacaan komitmen bersama oleh para kepala desa se-KLU, serta penandatanganan komitmen bersama seluruh stakeholder terkait.
Kegiatan diakhiri dengan peluncuran "Gawe Gubuk" oleh Pj. Gubernur, Bupati Lombok Utara, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Kepala Dikbud Provinsi NTB, Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, dan Ketua GOW KLU.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, Pj. Gubernur NTB yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTB Lalu Hamdi, Kadiskbud Provinsi NTB H. Aidy Furqan, Kepala BAPPEDA Provinsi NTB Iswandi, Kadis DP3AP2KB Provinsi NTB Dra. Nunung Triningsih, Ketua GOW KLU Yunita Aprilina Danny Karter, para Kepala OPD KLU, para NGO, serta undangan lainnya. (rls)
0 Komentar