Lombok Barat - Pemda Lombok Barat (Lobar) menganggarkan Rp60-70 miliar untuk penanganan wabah Corona yang kian merebak. Anggaran penanganan Corona ini dari hasil penggeseran atau pengalihan dana yang sudah ada bersumber dari DAK, DID, bagi hasil dan DBHCHT setelah melalui evaluasi yang dilakukan Pemda. Hal serupa juga dilakukan Pemkab Lombok Timur (Lotim) dengan mengalokasikan sebesar Rp55 miliar.
Pengalihan anggaran ini, menurut Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi dengan tetap memperhatikan dan mengacu aturan dari pusat serta provinsi, seperti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Keuangan. Anggaran ini akan diprioritaskan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan, membantu UMKM, menyiapkan sembako di saat kondisi darurat dan menambah anggaran kecamatan.
“Hasil evaluasi, sesuai arahan Pak Bupati kita alokasikan Rp60-70 miliar. Itu untuk prioritas APD dan insentif bagi tenaga kesehatan, bantuan sembako, membantu UMKM dan menambah anggaran untuk kecamatan,” jelasnya.
Pembahasan penggeseran anggaran ini dipimpin langsung bupati dihadiri oleh Ketua Satgas Penanganan Corona, wakil ketua I,II dan III (para asisten), Kepala Dinas Kesehatan, BPKAD, Kepala BPBD, Direktur RSUD Tripat dan Awet Muda Narmada. Sesuai dengan arahan bupati, prioritas pengunaan dana ini untuk pengadaan APD di rumah sakit. Membantu UMKM, menyiapkan sembako dan insentif kesehatan. Selain itu menambah anggaran di kecamatan.
Sementara Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengaku, jika pihaknya terkendala masalah APD. Persoalannya kata dia bukan pada anggaran, namun lebih kepada bahan APD yang sulit diperoleh. “Tapi sudah ada bantuan APD dari provinsi 20 untuk Rumah Sakit Tripat dan Awet Muda Narmada,” imbuhnya.
Ia menambahkan selain APD, pihaknya juga sudah meminta alat bilik disinfektan sprayer kepada gubernur. Alat itupun sudah dipasang tiga unit di pelabuhan. Selain di pelabuhan, pihaknya meminta agar dipasang di beberapa tempat publik.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Hj. Nurul Adha menanggapi terkait penggeseran anggaran penanganan Corona sebesar Rp 60-70 miliar. Ia mengaku mendukung langkah Pemda tersebut. Menurutnya perlu dihitung kebutuhan dengan cermat untuk penganan dan pencegahan. Dan yang paling penting adalah anggaran tersebut juga dialokasikan untuk antisipasi dampak Corona terhadap ekonomi rakyat.(rd)
0 Komentar